Bojonegoro, Infokitanews.id – Sejumlah kalangan akademisi di Bumi Angling Darmo saat ini dibuat terperangah dengan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 yang dialokasikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Minggu, 27 April 2025.
Hal tersebut mengemuka setelah anggaran ratusan milyar rupiah yang bersumber dari keringat rakyat Bojonegoro, disinyalir tidak dikelola secara transparan.
Mulai dari pembelian Alat Kesehatan yang dilakukan secara online atau e-purchasing, hingga Pengadaan Langsung tanah plus bangunan yang mencaplok anggaran sebesar Rp 6,5 Miliar Rupiah.
Bahkan ketika dikonfirmasi ihwal diatas, Kepala Dinas Kesehatan, melalui Kepala Bidang Sumberdaya Kesehatan, Imam Wahyudi, dengan santainya menjawab setiap proses pengadaan selalu didampingi oleh Kejaksaan Tinggi dan Polda Jatim.
Tak hanya itu, Imam Wahyudi, juga menjelaskan terkait mekanisme pembelian tanah untuk bangunan tempat kerja atau Farmasi dan Alat Kesehatan ( Farmalkes) di Rumah Sakit Kecamatan (RSK) Talok, Kalitidu, senilai Rp 6,5 Miliar Rupiah yang dilakukan secara Pengadaan Langsung.
“Itu sebetulnya ada di PU, anggaran itu, tapi waktu itu PU tidak bisa bernegosiasi dengan pemiliknya, karena pemiliknya berada di Singapore lagi sakit.” Ucapnya Imam, kepada media ini beberapa waktu lalu, Jumat, 25 April 2025.
Waktu proses pembelian tanah dan bangunan dengan sistem pengadaan langsung, lanjut Imam, Dinas Kesehatan juga melakukan analisis teknis sendiri.
“Perhitungannya berdasarkan Disability Study.” tandasnya,
Disisi lain, mengutip Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, pengadaan langsung dapat dilakukan jika nilai pengadaan tidak melebihi Rp 200 juta.
Sementara, jika nilai proyek Rp 6,5 miliar, maka pengadaan harus dilakukan melalui proses lelang atau tender yang lebih transparan dan kompetitif.
Reporter : M Arif
