Kotabaru, Infokitanews.id – Lantaran dikerjakan kontraktor yang tak profesional, Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, akhirnya harus memakan pil pahit setelah kabar mengenai mangkraknya pembangunan jembatan Sulangkit-Tanjung Semalantakan, Kecamatan Pamukan Selatan, mencuat ke publik.
Pasalnya, proyek jembatan yang dikerjakan oleh PT Rekayasa Daya Kontruksi itu hingga sampai saat ini masih belum rampung digarap. Padahal, cuan untuk membangun jembatan tersebut jumlahnya tidak sedikit.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, biayanya mencapai 15 Miliyar Rupiah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kotabaru tahun 2024.
Bahkan, beredar kabar di lapangan justru pihak kontraktor banyak meninggalkan hutang material kepada warga Tanjung Semalantakan dan gajih pekerja sudah seminggu lebih belum dibayarkan.
“Iya pak sudah seminggu ini belum dibayar pekerjaan kami, dan juga material habis,” kata salah satu pekerja.
Ditambahkan pula oleh Kepala Desa Tanjung Semalantakan, dirinya mengaku bahwa bos kontraktor juga telah meminjam dana kepada warganya untuk membeli material proyek jembatan tersebut.
“Iya pak masih banyak hutangnya itu belum dibayar sama sekali mulai awal dia bekerja, dan ini hanya di kasih cek kosong saja oleh bos kontraktornya,” ucap hase sebutan akrab kades tanjung semalantakan itu.
Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kotabaru, melalui Kepala Bidang Bina Marga, Agus Tri Prasetiawan, mengaku sudah melakukan pembayaran DP sebesar 20 persen dari besaran anggaran 15 miliyar rupiah.
“Inggih sudah dibayar DP nya 20 persen dari 15 Miliyar kurleb sekitar 3 Miliyaran,” jawab Agus Kabid Bina Marga kepada media ini, Rabu 5 Februari 2024.
Agus juga mengatakan, pembangunan jembatan itu baru mencapai 23 persen. Padahal, pembangunan jembatan harus sudah selesai pada akhir Desember 2024.
“Proyek itu kemarin kami beri kesempatan penyelesaian, tanggal 2 dan 21 januari 2025 kemarin kami evaluasi, kami minta segera didatangkan girder. Klo memang nantinya girder tidak bisa didatangkan yang potensi terburuk bisa kami ambil,” tegasnya,
Tak cukup sampai disitu, Kabid Bina Marga juga menjelaskan, terkait kontrak induk pekerjaan tersebut dimulai dari 25 juni hingga 21 Desember 2024, kemudian dilakukan perpanjangan (Adendum) sampai 22 Desember 2024 hingga 9 Februari tahun ini.
“Kalau untuk kontrak induk pekerjaan itu 25 juni sampai 21 Desember 2024 kemudian Add 22 Desember 2024 hingga 9 Februari 2025,” jelasnya Agus.
Mendengar kabar bahwa kontraktor memiliki hutang material kepada masyarat sekitar, Kepala Bidang Bina marga ini lantas terkejut dan akan segera melakukan pemanggilan terhadap pihak kontraktor.
“Astagfirullah saya baru mendengar kalau material itu ada hutang ke warga, Kontraktornya masih tidak bisa dihubungi, namun akan kami undang lagi om,” tandasnya.
Agus memastikan akan melakukan pemutusan kontrak jika sampai tanggal 9 februari tidak ada kabar terkait penyelesaian tersebut.
“Bahkan mungkin dalam minggu minggu ini akan di putus kontraknya,” pungkasnya.
reporter : M Duki
