Bojonegoro, Infokitanews.id – Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perkumpulan Independen Peduli Rakyat Bojonegoro (PIPRB) akhirnya laporkan Kepala Desa Hargomulyo, Kecamatan Kedewan, ke Kantor Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Jatim, terkait persoalan dugaan tindak pidana korupsi.
Usut punya usut, laporan tersebut terkait dugaan mark up biaya pembuatan Pendopo Balai Desa yang menelan anggaran rakyat Bojonegoro sebesar Rp 350 juta rupiah dari progam Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun 2024.
Menurut Ketua PIPRB, Manan, laporan tersebut dilakukan setelah melakukan penyelidikan dan menemukan adanya dugaan mark up biaya pembuatan balai desa.
“Dengan kasat mata hanya untuk pengerjaan Genting, tiang kayu (kayu bekas) dan granit, serta disinyalir menggunakan kayu bekas atau lama kurang lebih 90% dari kebutuhan,” terang Mbah Manan sapaan akrabnya. Rabu, 05 Februari 2025.
Mbah Manan menegaskan bahwa laporan tersebut bukanlah fitnah atau tuduhan tanpa dasar.
“Adapun indikasi yang kami maksud adalah anggaran dana Bantuan Khusus Keuangan Desa (BKKD) tahun 2024 untuk Pembangunan atau Rehab Balai Desa sebesar Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan system swakelola,” Imbuhnya.
Mbah Manan menambahkan, dengan adanya temuan tersebut, dirinya berharap Kajari Bojonegoro segera menurunkan timnya ke Desa yang Hargomulyo, guna untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.
Dilain sisi, menurut informasi yang terdenger dikalangan penggiat kuli berita setempat, Sukir, Kades Hargomulyo juga dikabarkan telah membagikan sejumlah amplop berisi uang senilai Rp 200 ribu rupiah kepada sejumlah pewarta omprengan dengan tujuan untuk menepis pemberitaan minor tentang dugaan skandal bisnis pembangunan pendopo Balai Desa.
Sementara itu, hingga berita ini dilansir Kades Hargomulyo belum berkenan memberikan tanggapan terkait persoalan diatas.
Reporter : S Gion
