Bojonegoro, Infokitanews.id – Peran Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, kini menjadi sorotan publik setelah dikabarkan menerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten senilai ratusan juta rupiah.
Bukan tanpa alasan, sorotan publik itu terjadi lantaran MUI Bojonegoro dianggap belum memberikan kontribusi positif yang berkaitan dengan agama Islam.
Muriyanto, salah satu penggiat informasi yang saat ini tergabung dalam Aktivis Kolam Pancing (AKP) mengungkapkan, peran MUI Bojonegoro dalam hal keagamaan dianggap masih belum maksimal.
“Penggelontoran anggaran ratusan juta rupiah untuk MUI Bojonegoro itu sangat berlebihan. Karena saat ini masih banyak rakyat Bojonegoro yang hidupnya berada digaris kemiskinan.” Ucapnya,
Sebagai Kabupaten terkaya nomer 2 Se Provinsi Jawa Timur, lanjutnya, alangkah baiknya jika Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyalurkan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) untuk kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat .
“Sangat lucu jika di Daerah penghasil minyak bumi dengan pendapatan terbesar nomer 2 Se Jawa Timur namun rakyatnya ada yang hidup digaris kemiskinan. Sehingga alangkah baiknya uang sebanyak itu dialokasikan untuk kegiatan yang berhubungan dengan progam kesejahteraan masyarakat.” sindirnya.
Dalam beberapa minggu terakhir, terang Muriyanto, beredar dokumen Lampiran Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor : 31 Tahun 2024 tertanggal : 31 Desember 2024 dengan Kop redaksi daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima, serta SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) pemberi hibah tahun anggaran 2025.
“Dalam dokumen tersebut mencantumkan nama penerima bantuan dari APBD tahun 2025, salah satunya lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tertera beralamatkan di Jalan Trunojoyo 07, Kepatihan, Bojonegoro dengan nilai anggaran sebesar Rp.393.180.000.” jlentrehnya.
Bahkan menurut pria yang ari-arinya ditimbun dengan tanah asli Bojonegoro itu menyampaikan, peran MUI Bojonegoro selama ini cenderung berkutat didalam internalnya saja.
“Dari kecil sampai setua ini saya belum pernah melihat peran MUI Bojonegoro dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ada hanya seremonial saja.” Kritiknya.
Diakhir perbincangan, Muriyanto, berpesan kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk tidak asal-asalan dalam mengalokasikan anggaran yang bersumber dari pajak rakyat tersebut.
“Setidaknya ada rumusan dan parameter maupun indeks sebagai penentuan dan penetapan anggaran, minimal kegiatan harian kerja MUI yang perlu pembiayaan, proposal pengajuan sesuai keperluan biaya kegiatan.” tandasnya.
Sementara itu, hingga berita ini dilansir ke Publik, pewarta masih berupaya untuk melakukan konfirmasi kepada pihak MUI Bojonegoro mengenai hal diatas.
Reporter : M Arif
